MOMENTUM NEWS – BLORA, Polemik yang menyelimuti Pabrik Gula PT Gendhis Multi Manis (GMM) di Kabupaten Blora mencapai titik didih. Situasi ini dinilai bukan lagi sekadar kendala teknis operasional, melainkan telah bergeser menjadi krisis kepercayaan sistemik yang mengancam stabilitas ekonomi lokal dan kesejahteraan ribuan jiwa yang bergantung pada industri pemanis tersebut.
Tokoh petani tebu setempat, Yuyus Waluyo, menegaskan bahwa ketidakjelasan arah kebijakan pabrik telah menciptakan keresahan mendalam di kalangan petani, pekerja, hingga masyarakat luas. Menurutnya, akar masalah terletak pada penempatan lembaga pengelola yang tidak sesuai dengan kompetensi inti industri gula.
“Permasalahan ini sudah melebar. Bukan hanya teknis, tapi menyangkut kepastian dan kepercayaan publik yang mulai terkikis. Industri gula itu kompleks; tidak cukup hanya mengandalkan fungsi logistik,” tegas Yuyus pada Minggu (29/3/2026).
Salah Urus: Bulog Bukan Operator Industri Gula
Yuyus secara tajam menyoroti peran Perum Bulog yang dinilai kurang tepat sebagai operator pabrik. Ia berargumen bahwa mandat utama Bulog adalah stabilisasi dan distribusi pangan, bukan mengelola industri manufaktur gula yang membutuhkan integrasi rumit dari hulu ke hilir.
Sebagai solusi konkret, Yuyus mendorong pemerintah untuk melakukan restrukturisasi radikal dengan mengalihkan pengelolaan PG GMM kepada PT Perkebunan Nusantara (PTPN).
-
Kompetensi Teruji: PTPN dinilai memiliki rekam jejak mumpuni dalam mengelola bahan baku dan kemitraan petani.
-
Sistem Terintegrasi: Memiliki infrastruktur riset dan distribusi yang selaras dengan kebutuhan industri gula.
-
Kepastian Petani: Menjamin serapan hasil panen dengan harga layak dan pola kemitraan yang transparan.
Ancaman “PHK Terselubung” dan Lumpuhnya Ekonomi Daerah
Dampak dari ketidakpastian ini tidak hanya menghantui ladang tebu, tapi juga masuk ke ruang-ruang pabrik. Yuyus memperingatkan adanya potensi PHK terselubung jika operasional pabrik terus dibiarkan tanpa arah yang jelas.
“Kalau situasi ini berlarut, pekerja yang akan jadi korban. Ini murni penataan antar-BUMN agar lebih tepat fungsi, bukan menjual aset negara. Tujuannya adalah keberlanjutan,” imbuhnya.
Sektor pergulaan di Blora merupakan tulang punggung ekonomi yang melibatkan rantai panjang, mulai dari buruh tebang angkut hingga pelaku UMKM di sekitar pabrik. Jika PG GMM gagal berfungsi optimal, efek domino kebangkrutan ekonomi daerah menjadi ancaman nyata.
Tuntutan Transparansi
Mengakhiri pernyataannya, Yuyus mendesak agar langkah strategis ke depan dilakukan secara terbuka dengan melibatkan:
-
Pemerintah Daerah & DPRD Kabupaten Blora.
-
Perwakilan Petani Tebu.
-
Serikat Karyawan PG GMM.
“Keputusan strategis harus transparan dan melibatkan semua yang terdampak. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang. Blora butuh aksi nyata, bukan sekadar wacana di atas kertas,” pungkasnya. (Lilik Sarung)
