MOMENTUM NEWS – BLORA, Gelombang penolakan terhadap rencana pengaktifan kembali Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Kabupaten Blora di tahun 2026 kian memanas. Kritik tajam kini datang dari tokoh seniman dan musisi lokal, Rahmad Anggoro Kartika, atau yang akrab disapa Gus Aang. Ia menilai keberadaan tim ini bukan solusi pembangunan, melainkan beban anggaran yang tidak sensitif terhadap kondisi rakyat.
Pemerintahan “Tidak Mandiri” dan Pemborosan Anggaran
Gus Aang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora saat ini tidak berada dalam kondisi darurat yang memerlukan asistensi tambahan dari TP2D. Ia mencium adanya indikasi lemahnya otonomi kepemimpinan jika kebijakan daerah masih harus disandarkan pada tim pakar yang kinerjanya sulit diukur secara nyata.
“Pemerintahan Blora tidak dalam urgensi membutuhkan TP2D. Sebaiknya bubarkan saja!” tegas Gus Aang dengan nada bicara yang menohok.
Sorotan utama tertuju pada rumor pembengkakan jumlah anggota TP2D menjadi 14 orang yang diusulkan melalui BAPPERIDA pada APBD Perubahan 2026. Anggaran honor yang diprediksi mencapai ratusan juta rupiah dinilai kontradiktif dengan narasi efisiensi yang kerap didengungkan pemerintah di ruang publik.
Alokasi untuk Seni Budaya: Rakyat Butuh Bukti, Bukan Pakar
Sebagai representasi pekerja seni, Gus Aang menyayangkan jika uang rakyat habis hanya untuk menggaji “lingkaran dalam” kekuasaan. Ia menawarkan solusi konkret: Alihkan anggaran TP2D untuk pelestarian seni dan budaya.
-
Urgensi Pelestarian: Selama ini pelaku seni di Blora berjuang secara mandiri tanpa dukungan finansial yang mumpuni dari daerah.
-
Dampak Nyata: Anggaran ratusan juta rupiah akan jauh lebih terasa manfaatnya jika digunakan untuk menghidupkan ekosistem budaya yang menyentuh akar rumput.
-
Kritik Kinerja: Kemanfaatan TP2D bagi rakyat kecil dianggap masih gelap dan abstrak dibandingkan hasil nyata dari kegiatan kebudayaan.
DPRD Blora di Ujung Tanduk Kepercayaan Publik
Pernyataan keras Gus Aang ini sekaligus melempar bola panas ke gedung legislatif. Publik kini menanti keberanian DPRD Kabupaten Blora dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Apakah para wakil rakyat akan menjadi “stempel” bagi kepentingan kelompok tertentu, atau berani mengambil sikap tegas menolak anggaran TP2D demi kepentingan konstituen?
Ini merupakan peringatan bagi pemangku kebijakan di Blora agar berhenti mengakomodasi kepentingan elite dan mulai melihat realitas di lapangan. Pembangunan sejati tidak lahir dari rapat-rapat tertutup tim pakar, melainkan dari keberpihakan anggaran yang tepat sasaran pada kebutuhan masyarakat luas.
