Momentum News – Di tengah dinamika kebangsaan hari ini, saya menuliskan seruan ini bukan untuk menghakimi siapa pun, bukan untuk menyalakan amarah yang membabi buta, dan bukan pula untuk memperpanjang perpecahan yang kian menganga. Saya berbicara atas nama Republik, demi martabat bangsa, dan demi masa depan anak-anak kita yang berhak mewarisi negeri yang adil dan beradab.
Sebuah bangsa hanya dapat bertahan jika ia jujur pada dirinya sendiri. Kejujuran itu menuntut kita untuk berani mengakui sebuah realitas pahit: bahwa hari ini, Republik ini sedang menghadapi krisis yang tidak kasat mata. Ini bukan krisis berdirinya negara secara fisik, melainkan krisis nilai, krisis keteladanan, dan krisis kepercayaan. Negara mungkin tetap berjalan secara administratif, tetapi jiwa kebangsaannya sedang diuji hebat.
Kedaulatan dan Penegakan Hukum
Kedaulatan tidak cukup hanya diukur oleh upacara seremonial dan lambang-lambang negara semata. Kedaulatan sejati diukur oleh kemampuan negara menjaga rakyat, hukum, dan alamnya. Ketika tanah, air, dan hutan kehilangan perlindungan; ketika kebijakan terasa jauh dari rasa keadilan; maka kedaulatan harus kita pahami ulang bukan sebagai slogan, melainkan sebagai tanggung jawab etis negara kepada rakyatnya. Negara yang berdaulat adalah negara yang berani melindungi yang lemah, bukan sekadar melayani yang kuat.
Para pendiri bangsa ini meletakkan hukum bukan sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai penjaga keadilan. Namun, hukum kehilangan wibawanya bukan karena rakyat tidak patuh, tetapi karena ia tidak lagi dirasakan adil. Republik ini hanya akan berdiri tegak bila hukum berdiri di atas segala kepentingan, bukan berada di bawah tekanan kekuasaan maupun kekuatan modal.
Krisis Keteladanan
Negeri ini tidak pernah kekurangan orang cerdas. Yang sering kita rindukan hari ini adalah kepemimpinan yang berakar pada etika. Pemimpin sejati bukanlah sosok yang merasa selalu benar, tetapi mereka yang bersedia mendengar, berani dikritik, dan setia pada konstitusi—bahkan ketika kesetiaan itu menuntut pengorbanan pribadi. Sejarah tidak akan mencatat pemimpin dari lamanya mereka berkuasa, melainkan dari keteguhannya menjaga martabat bangsa.
Di sinilah peran penting intelektual dan cendekiawan diuji. Ilmu pengetahuan tidak pernah netral terhadap keadilan. Universitas dan kaum terpelajar memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kejernihan nalar publik. Ketika suara ilmu melemah, ruang publik akan mudah dikuasai oleh kebisingan, dan kebijakan akan kehilangan arah etiknya.
Revolusi Moral: Rakyat Sebagai Benteng Terakhir
Republik ini berdiri bukan karena kekuasaan semata, melainkan karena kepercayaan rakyat. Rakyat bukan sekadar objek kebijakan, melainkan subjek sejarah. Ketika negara diuji, rakyat tidak dipanggil untuk marah secara destruktif, melainkan untuk sadar, terlibat, dan bertanggung jawab. Kesadaran warga, solidaritas sosial, dan keberanian moral adalah fondasi yang tidak pernah dapat digantikan oleh kekuasaan apa pun.
Kita tidak sedang membutuhkan kemarahan kolektif, melainkan kedewasaan kebangsaan. Kita perlu merawat bangsa, bukan memecahnya. Bukan saling meniadakan, melainkan saling mengingatkan untuk mengembalikan negara pada cita-cita awalnya: keadilan sosial, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat.
Tugas kita hari ini sederhana namun berat: menjaga martabat Republik. Ini adalah amanat sejarah yang kita pinjam dari generasi yang akan datang. Semoga kelak sejarah mencatat, bahwa pada masa yang sulit ini, bangsa Indonesia memilih untuk tetap beradab, tetap bersatu, dan tetap setia pada keadilan.
Maka dengan lantang saya serukan: Berani! Lawan semua bentuk kezaliman. Kita membutuhkan Revolusi Moral untuk memulihkan jiwa bangsa ini.
Merdeka!
Penulis adalah Ketua YLBH Samin Sami Aji (SSA).
