Momentum News – Di tengah hiruk-pikuk dinamika nasional, sebuah pertanyaan mendasar menyeruak ke permukaan: Apakah bangsa ini masih memiliki jiwanya? Hari ini, saya tidak berbicara sebagai pejabat, elit, atau bagian dari kekuasaan. Saya berdiri sebagai warga negara yang resah, anak bangsa yang terluka, dan manusia yang menolak untuk terus dibohongi.
Ini adalah Seruan Politik Bersejarah. Sebuah ajakan untuk jujur pada diri sendiri bahwa bangsa ini sedang kehilangan martabatnya. Bukan karena kita miskin sumber daya atau lemah secara kodrati, melainkan karena kebenaran telah dibungkam, hukum diperkosa, dan alam dijarah tanpa ampun.
Secara administratif, negeri ini masih berdiri. Namun, secara moral, kita sedang jatuh. Bendera Merah Putih masih berkibar, tetapi keadilan di bawahnya telah dilipat dan disembunyikan di laci-laci kekuasaan.
Penjajahan Gaya Baru dan Kedaulatan yang Dicuri
Kita harus menyadari bahwa kedaulatan rakyat hari ini tidak dirampas dengan senjata, tetapi dijual murah melalui kebijakan. Tanah diwariskan kepada korporasi, hutan ditukar dengan konsesi, dan air diserahkan pada pemilik modal. Rakyat? Rakyat hanya diberi imbalan berupa ketakutan dan kemiskinan.
Inilah wajah penjajahan gaya baru. Tidak ada tentara asing, tidak ada bendera penjajah. Yang ada hanyalah kontrak, izin, dan undang-undang pesanan yang memuluskan pengerukan kekayaan ibu pertiwi.
Hukum yang Berpindah Pihak
Ironi terbesar kita adalah hukum yang seharusnya menjadi pelindung, kini justru menjadi alat penindas. Kita menyaksikan aktivis dikriminalisasi, petani dipenjara karena mempertahankan tanahnya, dan nelayan dikejar-kejar. Sementara itu, koruptor tersenyum lebar, pelanggar HAM dilindungi, dan perusak lingkungan justru dielu-elukan.
Ini bukan lagi ciri negara hukum, melainkan negara kekuasaan yang mengenakan jubah hukum untuk melegitimasi kesewenang-wenangan.
Krisis Kepemimpinan dan Diamnya Cendekiawan
Di manakah para pemimpin? Kita tidak kekurangan pejabat, tetapi kita mengalami defisit negarawan. Yang kita lihat adalah figur-figur yang kaya retorika namun miskin integritas; pandai berbicara namun miskin keberanian untuk menegakkan konstitusi.
Lebih menyedihkan lagi, universitas yang seharusnya menjadi mercusuar kebenaran, kini banyak yang redup menjadi lampu hias kekuasaan. Ketika kaum terdidik berhenti berpikir kritis demi proyek dan jabatan, maka kebodohan akan diangkat menjadi kebijakan negara.
Melawan Politik Ketakutan dengan Revolusi Moral
Ketakutan hari ini bukan kebetulan; ia dipelihara dan dikelola sebagai sistem. Rakyat dibuat takut bicara, takut kehilangan pekerjaan, hingga takut dikriminalisasi. Namun, perlu diingat: Negara yang memerintah dengan ketakutan adalah negara yang telah kehilangan legitimasi moralnya.
Maka, apa yang harus dilakukan? Saya tidak menyerukan kekerasan atau amuk massa. Saya menyerukan Keberanian Berpikir. Kita harus melawan kebohongan dengan kebenaran, melawan ketakutan dengan solidaritas, dan melawan penindasan dengan keberanian moral.
Rakyat bukanlah sekadar angka dalam pemilu atau objek bantuan sosial. Rakyat adalah pemilik sah republik ini. Ketika negara lupa jati dirinya, rakyat wajib mengingatkan. Jika hukum dibungkam, rakyatlah yang harus menjadi suara keadilan.
Sebuah Sumpah Moral
Negeri ini belum mati, tetapi jiwanya sedang sekarat. Sejarah kelak akan bertanya kepada kita semua: “Ketika kebenaran dibungkam, kamu memilih diam atau berdiri?”
Hari ini saya memilih berdiri. Saya memilih berbicara dan setia pada kebenaran. Karena bangsa besar bukan bangsa yang tidak pernah jatuh, tetapi bangsa yang berani bangkit tanpa kehilangan martabatnya.
Mari bangkit. Berani lawan semua bentuk kezaliman. Ini saatnya Revolusi Moral!
Merdeka!
Penulis adalah Ketua YLBH Samin Sami Aji (SSA). Opini ini merupakan bagian dari seruan “Rakyat Gugat 2025”.
