Momentum News – Di tengah hiruk-pikuk pembangunan fisik dan retorika politik yang membisingkan, ada satu pertanyaan mendasar yang perlahan tenggelam dalam kesunyian: Di mana letak martabat (dignity) bangsa ini sekarang?
Tulisan ini adalah sebuah ulasan “opo-ono-ne”—apa adanya, tanpa tedeng aling-aling. Sebuah refleksi menyeluruh dari perspektif filosofis, historis, hukum, politik, ekonomi, hingga moral tentang mengapa negeri ini perlahan kehilangan martabatnya sebagai negara berdaulat, serta apa yang secara rasional dan beradab masih bisa kita lakukan sebagai rakyat.
Makna Sejati “Dignity” Sebuah Negara
Kita sering tersesat dalam ilusi. Kita mengira martabat negara ditentukan oleh gedung-gedung pencakar langit, angka pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto), kemegahan upacara kenegaraan, atau sekadar retorika nasionalisme di podium. Itu salah besar.
Dignity atau martabat sebuah negara sejatinya ditentukan oleh kedaulatan hukum, keberanian moral elite dan rakyatnya, serta keadilan yang hidup—bukan sekadar pasal yang tertulis. Martabat terlihat dari kemampuan negara melindungi rakyat dan alamnya, serta kejujuran intelektual dalam etika kekuasaan.
Jika hukum lumpuh, kebenaran dibungkam, dan ketakutan menjadi budaya, maka negara itu telah kehilangan martabatnya, meskipun bendera merah putih masih berkibar di tiang tertinggi.
Mengapa Negeri Ini Kehilangan Dignity?
Ada beberapa indikator fatal yang menunjukkan bahwa bangsa ini sedang mengalami krisis kehormatan:
1. Kehilangan Kedaulatan Nyata
Secara konstitusional, kita memang “merdeka”. Namun secara faktual, kebijakan publik kerap tunduk pada kekuatan modal, oligarki, dan kepentingan asing. Alam dieksploitasi tanpa kendali, dan rakyat sering kali dikorbankan atas nama “investasi”. Negara yang tidak berdaulat atas tanah, air, dan hukumnya sendiri adalah negara tanpa kehormatan.
2. Hukum Tak Lagi Menjaga Keadilan
Hukum telah bermetamorfosis menjadi alat kekuasaan dan instrumen balas dendam politik. Ciri utamanya jelas: tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kriminalisasi aktivis dan rakyat kecil marak terjadi, sementara pelanggaran HAM berat mendapat impunitas. Tanpa rule of law, negara hanyalah organisasi kekuasaan bersenjata.
3. Vakumnya Kepemimpinan (Leadership Vacuum)
Pemimpin sejati seharusnya memiliki keberanian berkata benar, siap dikritik, dan setia pada konstitusi. Namun, yang kita saksikan hari ini lebih mirip “manajer kekuasaan”, pedagang politik, atau broker kepentingan. Negeri ini tidak kekurangan pejabat, tetapi kita mengalami defisit pemimpin.
4. Matinya Nalar Intelektual
Kampus dan universitas yang seharusnya menjadi benteng etika dan penjaga nalar publik, kini terbonsai. Banyak akademisi berubah menjadi konsultan proyek, di mana gelar profesor sekadar simbol status tanpa keberanian moral. Ketika kaum terdidik memilih diam demi aman, maka kebodohan menjadi kebijakan negara.
5. Hancurnya Budaya dan Etika
Budaya kini direduksi sekadar festival, kostum, dan pariwisata. Padahal, budaya sejati—seperti filosofi Trikaya Parisuda atau Tri Hita Karana—adalah tentang etika hidup, cara memperlakukan alam, dan hubungan manusia dengan kebenaran. Bangsa tanpa budaya etik adalah bangsa yang mudah dijajah tanpa senjata.
6. Budaya Takut dan Pendidikan yang Melemahkan
Sistem pendidikan kita cenderung memuja kepatuhan dan menghukum pertanyaan kritis, menghasilkan lulusan yang takut, bukan manusia merdeka. Di sisi lain, ketakutan diproduksi secara sistematis melalui teror hukum dan stigma. Negara yang memerintah lewat rasa takut adalah negara yang telah kehilangan legitimasi moralnya.
Apa yang Harus Dilakukan Rakyat?
Di tengah situasi ini, rakyat tidak boleh terjebak pada amuk atau kekerasan. Perlawanan harus dibangun di atas kesadaran yang radikal dan beradab.
-
Membangun Kesadaran: Membaca, menulis, berdiskusi, dan mendokumentasikan kejahatan negara adalah senjata. Kesadaran adalah hal yang paling ditakuti oleh rezim yang korup.
-
Merebut Kembali Makna Kewargaan: Rakyat bukanlah objek bantuan atau sekadar angka suara saat pemilu. Rakyat adalah pemilik kedaulatan dan sumber legitimasi.
-
Membangun Ruang Alternatif: Jika negara gagal, rakyat harus membangun etika publiknya sendiri lewat sekolah rakyat, media independen, dan solidaritas lintas sektor.
-
Menolak Normalisasi Kejahatan: Jangan pernah menganggap korupsi sebagai budaya atau diam atas ketidakadilan. Diam adalah bentuk kolaborasi paling halus.
-
Merawat Keberanian Moral: Berani bukan berarti harus viral atau populer. Berani adalah tetap jujur saat sendiri, dan tetap menjadi manusia saat sistem tidak memanusiakan. Karena sejatinya, tanggung jawab manusia adalah menjadi manusia.
Sebuah Penutup: Revolusi Moral
Negeri ini belum runtuh, tetapi sedang kehilangan jiwanya. Namun, selama masih ada orang yang berani berpikir, menolak tunduk, dan memilih jujur meski sendirian, martabat bangsa belum sepenuhnya mati.
Ingatlah, negara bisa hancur oleh pengkhianat, tetapi hanya rakyat yang bisa menghidupkannya kembali.
MERDEKA!
BERANI…!!! LAWAN SEMUA BENTUK KEZOLIMAN.
REVOLUSI…!!! REVOLUSI MORAL.
Opini ini adalah pandangan pribadi penulis.
Oleh: CH. HARNO
(Ketua YLBH Samin Sami Aji)
