Momentum News – Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini tidak sedang menghadapi “oknum”, melainkan kanker sistemik yang menggerogoti sumsum tulang belakang keadilan. Rentetan kasus dari level Jenderal hingga Bintara bukan lagi sekadar noda, melainkan sebuah pola kegagalan institusional yang luar biasa.
Pola Sistemik: Dari Bandar hingga Pembunuh
Bukti hukum telah bicara dengan nada yang sangat memuakkan. Kita melihat skizofrenia moral di tubuh Polri:
-
Kejahatan Kemanusiaan: Tragedi Ferdy Sambo yang merekayasa kematian bawahannya sendiri menghancurkan fondasi kejujuran korps.
-
Bisnis Haram: Teddy Minahasa menunjukkan betapa liarnya penyalahgunaan wewenang ketika barang bukti sabu justru diputar kembali ke pasar oleh tangan jenderal.
-
Korupsi & Degradasi Moral: Kasus AKBP Didik Putra Kuncoro di Bima (Februari 2026) yang menerima suap miliaran dari bandar sambil mengonsumsi narkoba adalah potret paripurna rusaknya pengawasan internal.
-
Kekerasan Brutal: Kematian Arianto Tawakal (14 tahun) di tangan Bripda Mesias Siahaya dengan helm taktikal adalah bukti bahwa senjata dan perlengkapan negara justru digunakan untuk menindas rakyat kecil yang seharusnya dilindungi.
Kegagalan Pengawasan dan Ilusi Reformasi
Perintah tes urine massal dan kemarahan Kapolri di awal 2026 terasa hambar jika hanya menjadi ritual pemadam kebakaran. Masalahnya bukan pada urine anggota, tapi pada integritas kepemimpinan.
Bagaimana mungkin seorang Kapolres dan Kasat Narkoba bisa bermain mata dengan bandar selama bertahun-tahun tanpa terdeteksi? Ini adalah bukti bahwa fungsi intelijen internal (Propam) dan pengawasan melekat gagal total. Ada budaya “lindung-bungkus” yang membuat institusi ini menjadi zona nyaman bagi para predator berseragam.
Berhenti Menghina Petani
Seringkali muncul narasi bahwa lebih baik menjadi petani daripada menjadi polisi nakal. Namun, narasi itu salah besar. Polri tidak pantas disamakan dengan petani. Di negeri ini, petani adalah simbol terakhir integritas. Mereka memeras keringat di bawah terik matahari untuk memberi makan bangsa tanpa memegang pistol, tanpa wewenang menangkap, dan tanpa anggaran triliunan. Petani memiliki harga diri yang murni. Menyejajarkan institusi yang korup dengan petani adalah penghinaan terhadap kesucian cangkul dan martabat tanah.
“Jika saja pemimpin kita memiliki urat malu layaknya ksatria Jepang, mungkin mereka sudah melakukan Harakiri sebagai bentuk pertanggungjawaban tertinggi atas kegagalan menjaga kehormatan.”
Tuntutan Radikal: Reformasi atau Runtuh
Kapolri tidak bisa lagi hanya meminta maaf. Rakyat menuntut tindakan yang melampaui seremoni:
-
Hukuman Tanpa Remisi: Pemberlakuan hukuman mati atau seumur hidup bagi aparat yang terlibat narkoba dan pembunuhan.
-
Audit Independen: Libatkan KPK dan Komnas HAM secara permanen dalam pengawasan internal Polri.
-
Tanggung Jawab Komando: Pimpinan tertinggi harus memiliki keberanian moral untuk mengundurkan diri jika gagal membersihkan rumahnya sendiri.
Pilihannya sederhana: Lakukan reformasi total yang menyakitkan, atau biarkan institusi ini runtuh bersama hilangnya kepercayaan rakyat. Rakyat tidak butuh janji, rakyat butuh keadilan yang tidak bisa dibeli.
