Scroll Untuk Lanjut Membaca
Momentum News — Purworejo, Kasus mangkraknya pembangunan Gedung Serbaguna di Desa Sawit, Kecamatan Banyuurip, layak menjadi alarm keras bagi seluruh pemerintah desa di Kabupaten Purworejo. Pesannya jelas: jangan pernah bermain-main dengan anggaran desa.
Dana pembangunan yang telah dicairkan hingga tahap I, II, dan III semestinya menghasilkan bangunan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Namun fakta di lapangan berkata lain. Proyek tidak selesai, sementara dugaan penyimpangan berujung pada proses hukum. Kepala desa, sekretaris desa, dan pihak pemborong kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi.
Kasus tersebut menjadi bukti bahwa penyimpangan pengelolaan dana desa bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi dapat berujung pada jeruji besi. Jabatan, kewenangan, maupun kedekatan dengan pihak tertentu tidak akan menjadi tameng ketika aparat penegak hukum menemukan adanya dugaan tindak pidana.
Apalagi dengan adanya otonomi daerah dan yang baru lagi adanya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam hal ini ruang lingkup dari pengelolaan keuangan negara bukan lagi hanya sebatas pada pemerintahan dan kementerian serta pemerintah provinsi saja, Melainkan ruang lingkup pengelolaan keuangan bertambah pada sektor desa. Dengan adanya ruang pengelolaan keuangan dana desa menjadi pusat perhatian saat ini, karena hal ini akan menjadi tantangan baru bagi pemerintahan dan khususnya KPK dalam memberantas korupsi.
Seluruh pemerintah desa di Kabupaten Purworejo patut menjadikan perkara ini sebagai pelajaran. Laksanakan setiap pembangunan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, dan ketentuan hukum yang berlaku. Jangan tergiur menyalahgunakan anggaran atau menganggap pengawasan masyarakat bisa diabaikan.
Dana desa adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Sekali diselewengkan, risikonya bukan hanya proyek mangkrak dan kerugian negara, tetapi juga hilangnya kepercayaan masyarakat, hancurnya nama baik, dan berakhir di balik jeruji besi. Penyesalan yang datang setelah ditahan tidak akan mampu mengembalikan kebebasan maupun menghapus konsekuensi hukum.
Dengan adanya kasus-kasus yang menyeret oknum aparatur desa, menjadikan pengelolaan keuangan dana desa benar-benar sangat perlu untuk dikawal, dan diawasi oleh semua lapisan untuk mencegahnya tindakan korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Begitu juga dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang turut mendukung dalam pencegahan tindakan pidana korupsi di dana desa yakni dengan mengeluarkan PERMENDES PDTT Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui tentang tindak pidana korupsi, fenomena, dampak, serta upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa. Dan dengan adanya artikel Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa ini, dapat membantu dalam memberi pemahaman serta solusi untuk mencegah dan mengawal segala bentuk pengelolaan keuangan desa serta turut mendukung komitmen pemerintah yang ingin mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan berwibawa.
